Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain bukanlah perkara mudah untukdiwujudkan. Selain mahal, pemindahan ibu kota juga rumit karena membutuhkan waktu lama.
Demikian benang merah yang dapat diambil dari seminar bertema "Dampak, Peluang, Tantangan, dan Harapan Perpindahan Pusat Pemerintahan" yang diadakan Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta dan Harian Warta Kota di Gedung Kompas Gramedia lantai 7, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Seminar yang dibuka Wakil Gubernur DKI Prijanto ini menghadirkan pakar ekonomi senior Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan pakar transportasi dari Universitas Indonesia. Ellen SW Tangkudung, sebagai pembicara. Willy
Pramudya. wartawan Warta Kota bertindak sebagai moderator.
Menurut Prijanto, wacana pemindahan pusat pemerintahan itu tak lepas dari kondisi kota Jakarta, yang menurut pakar melebihi batas dari kemampuan daya dukungnya. Tetapi, perlu dikalkulasi biayanya, besar mana memindahkan pusat pemerintahan dibandingkan dengan menata Kota Jakarta? Apa kalau nanti ibu kota dipindah. Jakarta terbebas dari macet dan banjir?" katanya.
Pemerintah pusat, kata Prijanto, harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien. Meski demikian, berbagai masukan dari para pakar tetap diperlukan, termasuk kajian-kajian Hari wacana itu.
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan, pemindahan Ibu kota negara itu pun dipastikan akan melalui proses yang rumit dan memakan waktu puluhan tahun.
"Seharusnya, berbagai kegiatan (di Jakarta) yang tidak perlu, dipindah ke luar Jakarta. Seperti industri manufaktur. Industri berlimbah. pasar induk beras dan sayuran, tempat potong hewan, pelabuhan yang tidak penting, serta tempat yang memakan banyak lahan seperti lapangan golf dan lapangan terbang." ujarnya.
Dikatakannya, rencana pemindahan Ibu kota negara Jangan hanya berdasarkan alasan kemacetan lalu lintas dan banjir semata, tetapi harus dikaji lebih
Jauh, yang memiliki efek lebih luas bagi pemerataan pembangunan dalam skala nasional.
Menurut Dorodjatun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan Jika akan melakukan pemindahan ibu kota, di antaranya lead time atau waktu perencanaan. "Perencanaan saja mungkin membutuhkan waktu lima tahun, bahkan lebih, dengan melibatkan ratusan atau ribuan konsultan. Semua detail harus diperhatikan." katanya.
Ha] kedua adalah mekanisme pemindahan, seperti studi topografi wilayah yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Terakhir adalah tahapan dan kesinambungan pelaksanaan.
Ellen SW Tangkudung berpen-dapat. Jika hanya pusat pemerintahan yang dipindah, hasilnya tidak akan signifikan mengurangi kemacetan. Dia menjelaskan, kerugian akibat kemacetan lalu lintas DKI Jakarta per tahun mencapai Rp 12.8 triliun, yang terjadi akibat pemborosan BBM. waktu, kesehatan, maupun polusi.
Diperkirakan hingga 2020 total perjalanan harian dengan angkutan umum Jakarta dan Bodetabek mencapai 13 Juta perjalanan per hari.
Kalaupun ibu kota dipindah, kata Helen, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, seperti mengatasi kemacetan di Jakarta termasuk proyek-proyek terkait transportasi
Demikian benang merah yang dapat diambil dari seminar bertema "Dampak, Peluang, Tantangan, dan Harapan Perpindahan Pusat Pemerintahan" yang diadakan Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta dan Harian Warta Kota di Gedung Kompas Gramedia lantai 7, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Seminar yang dibuka Wakil Gubernur DKI Prijanto ini menghadirkan pakar ekonomi senior Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan pakar transportasi dari Universitas Indonesia. Ellen SW Tangkudung, sebagai pembicara. Willy
Pramudya. wartawan Warta Kota bertindak sebagai moderator.
Menurut Prijanto, wacana pemindahan pusat pemerintahan itu tak lepas dari kondisi kota Jakarta, yang menurut pakar melebihi batas dari kemampuan daya dukungnya. Tetapi, perlu dikalkulasi biayanya, besar mana memindahkan pusat pemerintahan dibandingkan dengan menata Kota Jakarta? Apa kalau nanti ibu kota dipindah. Jakarta terbebas dari macet dan banjir?" katanya.
Pemerintah pusat, kata Prijanto, harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien. Meski demikian, berbagai masukan dari para pakar tetap diperlukan, termasuk kajian-kajian Hari wacana itu.
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengatakan, pemindahan Ibu kota negara itu pun dipastikan akan melalui proses yang rumit dan memakan waktu puluhan tahun.
"Seharusnya, berbagai kegiatan (di Jakarta) yang tidak perlu, dipindah ke luar Jakarta. Seperti industri manufaktur. Industri berlimbah. pasar induk beras dan sayuran, tempat potong hewan, pelabuhan yang tidak penting, serta tempat yang memakan banyak lahan seperti lapangan golf dan lapangan terbang." ujarnya.
Dikatakannya, rencana pemindahan Ibu kota negara Jangan hanya berdasarkan alasan kemacetan lalu lintas dan banjir semata, tetapi harus dikaji lebih
Jauh, yang memiliki efek lebih luas bagi pemerataan pembangunan dalam skala nasional.
Menurut Dorodjatun, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan Jika akan melakukan pemindahan ibu kota, di antaranya lead time atau waktu perencanaan. "Perencanaan saja mungkin membutuhkan waktu lima tahun, bahkan lebih, dengan melibatkan ratusan atau ribuan konsultan. Semua detail harus diperhatikan." katanya.
Ha] kedua adalah mekanisme pemindahan, seperti studi topografi wilayah yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Terakhir adalah tahapan dan kesinambungan pelaksanaan.
Ellen SW Tangkudung berpen-dapat. Jika hanya pusat pemerintahan yang dipindah, hasilnya tidak akan signifikan mengurangi kemacetan. Dia menjelaskan, kerugian akibat kemacetan lalu lintas DKI Jakarta per tahun mencapai Rp 12.8 triliun, yang terjadi akibat pemborosan BBM. waktu, kesehatan, maupun polusi.
Diperkirakan hingga 2020 total perjalanan harian dengan angkutan umum Jakarta dan Bodetabek mencapai 13 Juta perjalanan per hari.
Kalaupun ibu kota dipindah, kata Helen, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, seperti mengatasi kemacetan di Jakarta termasuk proyek-proyek terkait transportasi
0 comments:
Post a Comment
Saya sangat menghargai Anda yang bersedia berkomentar di setiap postingan bolehngeblog