Mafia Rutan

Perkara seorang terpidana sering tidak berada di kamar tahanannya sudah lama menjadi pembicaraan luas di masyarakat. Demikian juga dengan hak-hak istimewa tahanan tertentu yang tidak diberikan kepada tahanan lain. Tentu, untuk mendapatkan fasilitas istimewa seperti itu, yang bersangkutan harus membayar ongkos tidak sedikit. Itulah sebabnya yang mampu melakukannya hanya terpidana kelas kakap, termasuk koruptor.

Gunjingan seperti itu sebenarnya bukan bualan semata. Artalita atau Ayin misalnya pernah kepergok menikmati fasilitas sangat spesial di ruang tahanannya. Tentu dia bukan satu-satunya tahanan yang boleh menikmati kemewahan seperti itu. Mestinya dengan terungkapnya kasus Ayin tersebut akan terbuka pula kasus-kasus lainnya. Sayang petinggi yang mengurus rumah tahanan tidak menganggap penting temuan tersebut. Mungkin pula, bagi dia hal seperti itu sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa. Para pengurus rumah tahanan pasti tahu persis apa yang berlaku di sana.

Belakangan terungkap pula apa yang dilakukan oleh Gayus Tambunan di dalam rumah tahanan. Awalnya wajah yang mirip dia terekam kamera sedang menyaksikan pertandingan tenis internasional di Bali. Sementara belum diperoleh kepastian apakah orang itu memang Gayus atau bukan, terungkap persoalan lain. Ketika Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi datang memeriksa rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok, Gayus Tambunan tidak ada di dalam kamar tahanannya. Gayus, yang dituduh menggelapkan pajak itu ternyata berada di rumahnya di Kelapa Gading. Dia baru kembali ke kamar tahanannya setelah dijemput paksa.

Setelah fotonya yang mirip dia membuat heboh banyak pihak, muncul pernyataan yang lebih mengagetkan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan menyatakan, dalam lima bulan terakhir Gayus sering tidak berada dalam kamar tahanan. Polri kemudian mengambil tindakan tegas terhadap sembilan petugas di rumah tahanan tersebut (termasuk kepalanya) karena diindasikan telah menerima uang dari pihak Gayus sebagai imbalan keluar-masuk rutan sesuka hatinya.

Pengakuan terus terang dari kepolisian yang datangnya bertubi-tubi ini mestinya membuat kita merasa senang. Tidak mustahil ada semangat baru di tubuh kepolisian seiring pergantian Kapolri. Jika benar demikian, kita mesti mendukungnya.

Tidak apa-apa pimpinan kepolisian membiarkan aib di instansinya diketahui masyarakat. Ketimbang menutup-nutupinya terus, bersikap terbuka justru akan jauh lebih positif. Sekarang kepolisian sudah maju satu langkah. Jangan sampai kembali surut ke belakang.

Kasus yang dituduhkan kepada Gayus Tambunan adalah kasus yang sangat populer. Apa pun vonis yang ditimpakan kepadanya nanti akan berdampak besar bagi opini masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di negeri ini. Jika vonisnya dinilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kejahatannya, lembaga-lembaga penegak hukum akan ketiban getahnya.

Sampai sejauh ini, gunjingan di masyarakat menuding banyak pihak yang ikut bermain dalam kasus Gayus Tambunan sampai beberapa nama pernah disebut. Gayus mungkin tidak akan meminta pengacara sekaliber Adnan Buyung Nasution agar bersedia menjadi penasihat hukumnya jika tidak sadar bahwa perkara yang sedang dihadapinya bisa gawat.

Kita juga ingin mengingatkan kembali bahwa Gayus Tambunan yang sempat kabur ke Singapura bersedia pulang ke Jakarta setelah ditemui orang dari lingkaran dalam pemerintahan. Memori tersebut perlu diungkapkan kembali bukan untuk berandai-andai ke arah yang negatif melainkan sebaliknya. Apa pun konsesi yang sempat ditawarkan kepada pelaku korupsi sekelas Gayus Tambunan mesti bermuara kepada keadilan semata.

Kepolisian sudah mengakui bahwa rumah tahanan yang menjadi wewenangnya ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Juga terbukti penyalahgunaan seperti itu dilakukan bersama-sama. Artinya ada mafia di sana.

Selama ini kita sudah bersepakat akan memberantas mafia hukum, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus membentuk tim untuk mengurusnya. Dibandingkan dengan mafia hukum, mafia rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan pasti lebih kecil dan lebih sederhana. Bagaimana kalau kita mulai dari sini saja?

Meskipun niatnya perlu dipuji, tetapi banyak pihak yang ragu bahwa pemberantasan mafia hukum akan berjalan sesuai dengan harapan. Kenyataannya memang demikian, karena mafia hukum mencakup wilayah yang sangat luas dan berlapis-lapis, persoalannya seperti memecahkan teka-teki telur Columbus, dari mana harus mulai?

Pernyataan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan telah memecahkan teka-teki pelik tersebut. Marilah kita mulai dari rumah tahanan. Akan relatif lebih sederhana jika mulai dari yang sembilan tersangka ini.

Kita bisa percaya, inilah momentum yang selama ini ditunggu. Bagi kepolisian, memeriksa sembilan anggotanya tentu akan lebih mudah ketimbang berteriak-teriak tentang penegakan disiplin setiap apel pagi. Kepada Kapolri yang baru, Jenderal Timur Pradopo, silakan Bapak bertindak dengan tegas dan jelas karena masyarakat sudah sangat lama merindukannya.